Latar Belakang

Menyadari bahwa satu-satunya permasalahan hukum di republik ini tidak lain adalah penegakan hukum itu sendiri, dimana masyarakat dan para pencari keadilan dijebak oleh paragdigma ketidakjelasan penerapan hukum akibat seringnya menyaksikan skenario sindikasi mafia hukum yang kian telanjang, tanpa malu dan merajalela pada semua sistim kelembagaan hukum Indonesia. Menjadi sebuah bangun paradigma yang wajar, mengingat kasus-kasus ditanah air hampir selalu menggiring oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim) untuk turut menjadi bagian sukses dari sebuah penyelesaian perkara atas titipan suatu kepentingan tertentu dengan cara-cara yang sesat menggunakan keahlian memeriksa dan menyidik aparatur penegak hukum untuk memanupulir fakta, hukum ditafsirkan salah atau mungkin sengaja ditafsirkan terbalik guna mencapai tujuan-tujuan titipan tersebut. Terbiarkannya fenomena penegakan hukum tebang-pilih ini tidak saja mumbuat fungsi hukum menjadi tak bermakna karena adanya kebebasan tafsiran hukum tanpa batas yang dimotori oleh kekuatan tertentu untuk tujuan tertentu, tapi juga lebih dari itu, pembiaran tersebut akan berimplikasi holistik secara fundamental dan sistemik, fundamental karena bisa memicu pada penyelesaian perkara melalui cara pengadilan jalanan (premanisme), serta sistemik karena dapat mempengaruhi secara langsung pada lini sistem-sistem yang lain. Bersandar para realitas sistem hukum diatas, memanfaatkan moment hari Kesaktian Pancasila tanggal 01 Oktober dan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober pada bulan Oktober 2012, maka kami yang terdiri dari beberapa pemuda lintas aktivis dan profesi berbekal satu keprihatinan yang sama terhadap masa depan sistim penegakan hukum Indonesia bersepakat untuk membangun sebuah komitmen terhadap cita-cita nilai perjuangan penegakan hukum Indonesia dalam lingkungan advokasi untuk berbakti dan berbuat, mendedikasikan komitment kami secara total dengan tetap bersandar prinsip integritas melalui sebuah lembaga yang kami beri nama Lembaga Bantuan Hukum - Indonesia Muda (LBH – IM).

Struktur Organisasi

Kepengurusan Periode Pertama 2012 - 2014
Direktur Eksekutif	Liston Silalahi, S.H.
Sekretaris	Sahrudin, S.H.
Direktur Penanganan Perkara	Leonardo Sitorus, S.H.
	Kepala Bidang Litigasi & Non Litigasi	Jimmy D.P Sinaga, S.H.
Direktur Operasional	Keuangan	Yulian Kusuma Dhani, S.H.
	Humas	Iman Munandar Batuara, S.H.
Direktur Pengabdian Hukum Masyarakat	Irwan Lalegit, S.H.
	Bidang Sosialisasi & Pemberdayaan Hukum Masyarakat	Carlos Paat, S.H.
	Bidang Kampanye, Media dan Publikasi	Mangontang Silitonga, S.H.
Direktur Penelitian dan Pengembangan	Widi Syailendra.
Advokat - advokat	Polybios F. Pangaribuan, S.H.
	Toar Komaling, S.H.
	Fernand S. Dauhan, S.H.
	Charlie J. Warli, S.H.
	Denny M. Sihanda, S.H.
	Aris Y, S.H.

Program Bantuan Hukum

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak pada bidang pemberian bantuan hukum secara prodeo / probono, maka LBH – Indonesia Muda membentuk beberapa program bantuan hukum, yaitu : Advokasi Perkara baik yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi; Pendampingan dan pemberdayaan kemandirian sumber daya hukum di masyarakat; Penelitian / study kebijakan serta pengembangan kompetensi organisasi; Pengembangan Jaringan Kerja; Kampanye, media dan publikasi.

Visi & Misi

LBH – Indonesia Muda menjalankan program kerja dalam semangat Visi yang sudah disepakati oleh beberapa Lembaga Bantuan Hukum terdahulu berdasarkan nilai-nilai luhur perjuangan hukum Indonesia. Visi : Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system); Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system); Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights). Misi : Mengawal, menanamkan serta mengawasi pelaksanaan system hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; Mendampingi dan mengadvokasi masalah hukum, sengketa maupun konflik pada masyarakat kecil dan miskin dalam memperjuangkan kepentingan serta hak-hak mereka sebagaimana yang dijamin oleh Undang-undang; Mendamping, menanamkan serta memberdayakan masyarakat kecil dan miskin untuk sadar hukum dan mandiri dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka baik secara individu maupun kolektif; Mendorong, serta bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain dalam melakukan kajian maupun advokasi terhadap kebijakan pemerintah dibidang hukum yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.